English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Selasa, 17 Agustus 2010

Pidato Presiden Akan Menaikkan Gaji PNS /TNI & Polri


Senin, 16 gAustus 2010 | 12:17 WIB
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan HUT ke-65 RI pada Sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8/2010).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna DPR, Senin (16/8/2010) siang, berencana menaikkan gaji pegawai negeri sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI serta pensiunan masing-masing 10 persen. Kenaikan akan mulai dilakukan pada tahun anggaran 2011.

Demikian salinan pidato Presiden Yudhoyono di hadapan Sidang Paripurna DPR dan DPD yang diterima Kompas di Jakarta, siang ini.

Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 beserta Nota Keuangannya akan dibacakan di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin, pukul 14.30.

Selain akan menaikkan gaji, Presiden Yudhoyono juga akan tetap memberikan gaji ke-13 kepada PNS, TNI/Polri, dan pensiunan.

Dengan kenaikan gaji tersebut, penghasilan PNS dengan pangkat terendah meningkat dari Rp 1.895.700 menjadi Rp 2.000.000 sebulan. Menurut Presiden, guru dengan pangkat terendah dengan penghasilan Rp 2.496.100 bertambah menjadi Rp 2.654.000 sebulan. "Perbaikan pendapatan ini agar para guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pendidik generasi mendatang bangsa," ujar Presiden.

Adapun sebagai dampak kenaikan gaji TNI/Polri, Presiden mengatakan, penghasilan anggota TNI/Polri dengan pangkat terendah akan meningkat dari Rp 2.505.200 menjadi Rp 2.625.000 sebulan.

ANGGARAN BELANJA DI DAERAH
70 Persen Dana Anggaran Habis untuk Gaji

SHUTTERSTOCK
Ilustrasi
JAKARTA, KOMPAS.com — Alokasi anggaran pendapatan dan belanja nasional atau APBN yang ditransfer ke daerah dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah. Pasalnya, 70 persen dana tersebut habis untuk belanja rutin daerah, terutama untuk gaji pegawai.

“Persoalan selama ini adalah dana transfer daerah masih dirasa kurang. Adapun kebutuhan di daerah juga cukup banyak, termasuk untuk belanja pegawai,” kata Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Max Pohan dalam diskusi dengan wartawan di Gedung Bappenas, Senin (19/7/2010).

Padahal, berdasarkan data Bappenas, dalam kurun waktu 2005-2011, transfer ke daerah selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata peningkatan mencapai 22,6 persen per tahun. Dalam APBN-P 2010, dari total belanja pemerintah yang Rp 1,126 triliun, 31 persen di antaranya atau sekitar Rp 344,6 triliun dialokasikan untuk transfer daerah. “Dana transfer ini terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH),” terangnya.

Nah, dari Rp 344,6 triliun tadi, 70 persen dipergunakan untuk kebutuhan belanja pegawai dan birokrasi pemerintahan. Meskipun pemerintah pusat tidak pernah menghitung secara detail penyerapan anggaran transfer daerah, perhitungan persentase tersebut cukup memprihatinkan. Pasalnya, hal ini berdampak pada lambatnya pembangunan di daerah. “Secara umum kalau dipilah-pilah mencakup biaya administrasi, belanja barang, gaji pegawai, dan sebagainya mencapai 70 persen,” kata Max.

Menurut Max, hal itu terasa lebih karena jumlah pegawai daerah di daerah saat ini belum tentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu, Bappenas akan menyoroti upaya daerah untuk membatasi jumlah pegawai yang ada.

Transfer gelondongan

Sementara itu, Direktur Pembangunan Kawasan Khusus, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan, dan Rawan Bencana Kementerian PPN/Bappenas Suprayoga Adi menambahkan, khusus untuk daerah otonomi baru, ketimpangan penggunaan dana ini juga terjadi meskipun disparitasnya tak terlalu jauh. “Perbandingannya 60 persen dipakai untuk belanja pegawai, sedangkan sisanya untuk kebutuhan pembangunan daerah, termasuk belanja modal,” terangnya.

Yoga bilang, komposisi penggunaan dana transfer ini bisa dipahami lantaran rata-rata daerah otonom baru masih harus memenuhi kewajiban menyediakan susunan organisasi teknis kepegawaian (SOTK) atau dinas-dinas. Makanya, wajar ketika evaluasi kinerja daerah otonom baru disebut tidak maksimal karena pemerintah daerah masih sibuk melakukan konsolidasi. “Pembentukan dinas dan kebutuhan gaji pegawai secara tidak langsung membebani anggaran juga,” kata Yoga.

Penggunaan dana transfer sepenuhnya merupakan kewenangan daerah menyusul pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah. Ini berbeda dengan pola yang diterapkan sebelumnya. “Kalau dulu mekanismenya sudah dibagi-bagi: mana yang untuk belanja rutin, mana yang untuk pembangunan. Kalau sekarang kan transfer daerah bentuk gelondongan dan mekanisme pembagiannya diserahkan sepenuhnya kepada pemda,” tutupnya. (Teddy Gumelar/Kontan)

INFLASI
Gaji Ke-13 Juga Memicu Inflasi

IGNATIUS SAWABI
JAKARTA, KOMPAS.com — Rusman Heriawan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), menilai realisasi kebijakan pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS) juga memberikan pengaruh terhadap inflasi. Berbeda dengan dampak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) atau listrik, gaji ke-13 memberikan konstribusi yang tidak langsung terhadap inflasi.

Alasannya, gaji ke-13 hanya dinikmati oleh PNS dan pensiunan PNS yang menjadi bagian dari masyarakat. Karena tidak seluruh masyarakat menerima gaji ke-13, dampak pemberian gaji ke-13 terhadap inflasi tidak besar. "Pengaruhnya kecil, tetapi kebetulan saja saat ini berbarengan dengan tahun ajaran baru dan musim hujan yang menyebabkan harga komoditas naik," ucap Rusman melalui telepon genggam, Kamis (15/7/2010).

Dia melanjutkan, pemberian gaji ke-13 yang meningkatkan daya beli PNS dan pensiunan PNS secara prinsip melahirkan dua dampak. Pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena daya beli meningkat. Sisi lainnya, kebijakan pemberian gaji ke-13 yang telah menjadi program rutin memberikan dampak psikologis terhadap nilai jual barang........ (Martina Prianti/Kontan)

Korupsi Merajalela, Kita Cuma Bisa Berantas Teroris
Senin, 16 Agustus 2010 , 14:04:00 WIB
Laporan: Firardy Rozy



RMOL.Pidato Presiden SBY menyatakan bahwa berbagai aspek kehidupan bangsa sudah mengalami reformasi yang berdampak signifikan kecuali pada aspek penegakan hukum.

Demikian dikatakan politisi DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin, kepada Rakyat Merdeka Online, sesaat lalu (Senin, 16/8).
 
Menurut mantan Sekretaris Jenderal DPP Demokrat yang juga berprofesi sebagai advokat ini, aspek penegakan hukum belum berjalan serentak dan maksimal. Ia memandang, kemajuan hanya pada bidang penanganan aktivitas teroris.

"Hanya pencegahan terroris yang bagus sedangkan yang lain seperti korupsi, mafia hukum, money laundering masih jauh dari harapan. Rasa keadilan terusik dan wibawa hukum merosot. Perlu ada political will yang lebih," tandasnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD beberapa saat lalu, SBY mengatakan bahwa beberapa kasus yang diduga melibatkan praktik mafia hukum telah, sedang, dan terus ditangani secara serius.

"Selaku Presiden, saya juga memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas, dan efektivitasnya mesti semakin ditingkatkan. Kita semua berkepentingan untuk menghentikan segala bentuk praktik korupsi dari lingkungan birokrasi negara," jelas SBY tadi.[ald]


Penerimaan Perpajakan Sumbang 77% Pendapatan Negara


Andina Meryani & Wilda Asmarini - Okezone

Foto: Corbis
JAKARTA - Penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2011 direncanakan mencapai Rp839,5 triliun, atau menyumbang sekira 77 persen dari total pendapatan negara dan hibah. Jumlah itu, berarti mengalami kenaikan sebesar Rp96,2 triliun, atau sekira 13 persen dari target penerimaan perpajakan tahun 2010.

Dengan total penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB, atau tax ratio kita mengalami peningkatan dari 11,9 persen di tahun 2010 menjadi 12,0 persen di 2011.

Demikian disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Penyampaian RAPBN 2011 dan Nota Keuangannya, di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2010).

Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan tahun 2011, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan. Kebijakan perpajakan terus disempurnakan, dengan melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak.

“Kita lanjutkan langkah-langkah penggalian potensi pajak dan reformasi pengawasan pajak. Saat ini, Pemerintah juga tengah melakukan langkah-langkah reformasi di bidang peradilan pajak. Kita tingkatkan fungsi litigasi lembaga Peradilan Pajak. Kita sempurnakan pula mekanisme keberatan dan banding untuk meningkatkan pengawasan, dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah itu, juga kita sertai dengan pemberian sanksi yang berat bagi mereka yang melakukan penyelewengan termasuk bagi aparat perpajakan,” jelasnya.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam tahun 2011 direncanakan mencapai Rp 243,1 triliun, atau menyumbang lebih dari 22 persen dari total pendapatan negara dan hibah.

Untuk mengoptimalkan pencapaian target PNBP ini, Pemerintah terus melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan lifting migas. Upaya ini juga akan didukung dengan kebijakan fiskal dan nonfiskal, penyempurnaan pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sektor migas, serta penyediaan infrastruktur migas.

“Sementara itu, optimalisasi penerimaan dari bagian Pemerintah atas laba BUMN, kita upayakan melalui peningkatan kinerja BUMN, antara lain dengan melanjutkan langkah restrukturisasi yang makin terarah dan efektif, memantapkan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, dan melakukan sinergi antar-BUMN,” tandasnya.(adn)
(rhs)

Presiden: Indonesia Berjuang Merdeka dari Korupsi  


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Jakarta, (16/8). ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai, arti kemerdekaan Indonesia di abad 21 berbeda dengan abad 20. Di abad 20, kemerdekaan berkaitan dengan  dengan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.
Sementara di abad ini, kemerdekaan Indonesia diartikan sebagai bentuk perjuangan melawan korupsi, diskriminasi, tindakan anarkis, ekstremisme dan terorisme." Arti kemerdekaan kita di abad 21 mempunyai dimensi yang lebih luas dan kompleks" kata Presiden saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Peringatan Ulang Tahun Kemerdekaan ke 65 di depan sidang Bersama DPR dan DPD di Gedung MPR, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2010.
Namun, kata SBY, di atas semua itu, hakikat peringatan sebuah kemerdekaan tergantung pada sikap bangsa sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul di Asia, atau menjadi sebuah negeri dengan demokrasi yang rapuh?   Apakah Indonesia akan semakin bersatu dan kokoh, atau menjadi lemah dan terpecah belah?  "Semua itu, sepenuhnya adalah konsekuensi dari pilihan, dan tanggung-jawab kita sendiri" ujarnya.
Presiden menegaskan, sebuah negeri dengan demokrasi yang rapuh, semua itu sepenuhnya adalah konsekuensi dari pilihan dan tanggung jawab bangsa Indonesia. "Kalau kita gagal, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita berhasil, itu sepenuhnya karena jerih payah kita sendiri," kata Presiden.
Pada kesempatan itu, Presiden minta pemberantasan mafia hukum harus ditangani lebih serius karena menjauhkan hukum dari keadilan. Ia menyebutkan ada beberapa kasus yang melibatkan mafia hukum. Namuna ia tak menyebutkan kasus tersebut secara rinci. "Telah, sedang, dan terus ditangani secara serius," katanya.

Langkah perbaikan dan pemberantasan mafia hukum, kata Presiden, "Harus diikuti dengan pembenahan pranata hukum yang lebih sistemik." Presiden juga memastikan pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas. Namun ia meminta efektivitas pemberantasan korupsi harus ditingkatkan.

"Kita harus pastikan bahwa praktik-praktik kolusi antara pejabat negara dan pensaha yang nyata-nyata melanggar hukum dan merugikan negara harus terus dicegah," katanya.

Pemberantasan korupsi, kata Presiden, mulai dari atas (top-down) dan tanpa pandang bulu. Ia mengakui pemberntasan korupsi terus menghadapi tantangan dan resistensi. "Kita semua ingin melihat korupsi terkikis habis dari bumi Indonesia," katanya............WDA | DWI RIYANTO AGUSTIAR

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar